ASN terlibat judi online akan diberikan sanksi tegas, hal ini juga berlaku bagi aparatur sipil negara yang berhubungan ke jaringan tersebut. Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri menuturkan bahwa institusinya telah menyiapkan aturan yang berkaitan dengan sanksi untuk ASN jika terbukti terlihat dalam perjudian online.
Meski demikian, Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa sanksi untuk ASN ini memang perlu dibicarakan dengan lembaga/kementerian lain.
Pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online
Ia juga mengungkapkan ASN bukan hanya Mendagri, karena Mendagri berhubungan dengan ASN di daerah sedangkan ASN pusat tidak berkaitan dengan Mendagri sehingga perlu dibicarakan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB).
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menerbitkan SK (Surat Keputusan) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin oleh Hadi Tjahjanto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online ini juga telah ada di Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 mengenai Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, 14 Juni 2024. Pertimbangan pembentukan Satgas tersebut dikarenakan kegiatan ilegal perjudian bisa mengakibatkan kerugian finansial, gangguan psikologis, dan gangguan sosial.
Presiden Joko Widodo juga melibatkan peran serta lintas lembaga/kementerian untuk mewujudkan percepatan pemberantasan judi online di Indonesia.